Riset Tunjukkan Indonesia Kekurangan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan Pendidikan

Kebijakan Pendidikan Delapan belas tahun lalu, Pemerintah Indonesia melimpahkan kewenangannya atas sektor pendidikan kepada pemerintah daerah. Sejak saat itu, penyediaan layanan pendidikan dasar tergantung pada kemampuan lebih dari 500 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Pada 2018, kami melakukan survei melalui telepon untuk mendokumentasikan dan menganalisis berbagai kebijakan pendidikan yang diterbitkan di tingkat daerah. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar kebijakan yang bertujuan meningkatkan nilai siswa ternyata tidak efektif.

Menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden Indonesia, kami menghimbau pemerintahan yang baru agar mengevaluasi kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut. Kami juga mendorong pemerintah pusat agar bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagai mitra yang setara dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Kebijakan Pendidikan Yang Tidak Efektif

Dalam survei yang dilakukan, kami menganalisis 34 kebijakan pendidikan dari 13 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dan menemukan bahwa pemerintah daerah lebih fokus pada upaya meningkatkan nilai siswa daripada meningkatkan jumlah anak yang pergi ke sekolah. Ini masuk akal karena tingkat partisipasi siswa dalam pendidikan dasar memang sudah tinggi.

Banyak pemerintah daerah tampaknya menganggap keterampilan dan penghasilan guru sebagai kendala utama dalam meningkatkan nilai anak. Ini mengapa kemudian sepertiga dari 34 kebijakan tersebut terkait dengan program pengembangan guru, termasuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mengajar.

Meskipun demikian, kami tidak menemukan bukti bahwa kebijakan-kebijakan yang berfokus pada guru ini berhasil meningkatkan hasil pembelajaran. Proporsi antara kebijakan pelatihan guru tidak berkorelasi dengan nilai ujian nasional sekolah menengah pertama (SMP).

Temuan Menarik Lainnya

Setelah mewawancarai 22 responden di 13 kabupaten dan kota, kami juga menemukan bahwa sebagian besar daerah menjalankan berbagai jenis kebijakan pendidikan. Kebanyakan responden kami adalah kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Dari mereka kami mengetahui bahwa tiap daerah rata-rata memiliki sekitar tiga kebijakan. Ada empat daerah yang hanya memiliki satu kebijakan dan satu daerah yang memiliki enam kebijakan.

Dari semua kebijakan itu, sepertiganya mencakup masalah yang tidak berkaitan dengan guru. Seperti tunjangan untuk anak miskin, infrastruktur, dan fasilitas sekolah. Kebijakan terpopuler ketiga adalah pembagian bonus guru. Alasan utamanya karena gaji guru, terutama yang berstatus kontrak, masih rendah.

Semua kebijakan tersebut disusun oleh pemerintah daerah setempat, bukan dari pemerintah daerah lain ataupun dari pemerintah pusat. Kami juga menemukan bahwa semakin kaya suatu kabupaten dan kota, maka semakin banyak kebijakan pendidikan yang disahkan oleh pemerintah daerah setempat. Statistik kami di bawah memperlihatkan bahwa pendapatan rumah tangga rata-rata suatu daerah yang meningkat hingga dua kali lipat berkorelasi dengan lebih banyaknya kebijakan pendidikan yang dikeluarkan daerah tersebut. Dalam survei kami, daerah-daerah yang hanya memiliki satu kebijakan memang tergolong paling miskin.

Tentang Survei

Survei telepon ini adalah bagian dari Research on Improving Systems of Education (RISE) Programme yang dirancang untuk mengevaluasi berbagai kebijakan pendidikan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia.

Pada awalnya, kami memilih 26 kabupaten dan kota dengan kinerja terbaik berdasarkan nilai ujian nasional tingkat SMP. Walaupun pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan layanan pendidikan dasar (SD) dan menengah (SMP). Survei kami hanya berfokus pada pendidikan SMP karena ujian nasional di tingkat ini telah terstandarisasi secara nasional.

Nilai rata-rata ujian nasional di 26 kabupaten dan kota tersebut antara 2010 dan 2015 adalah 70,2. Ini jauh lebih tinggi daripada nilai rata-rata nasional pada periode yang sama, yaitu 67,8. Kabupaten dan kota dengan kinerja terbaik itu tersebar di seluruh Indonesia. Ada delapan di Sumatera, 10 di Jawa, satu di Nusa Tenggara Timur, empat di Kalimantan, dan tiga di Sulawesi.

Survei yang kami lakukan hanya berfokus pada kabupaten dan kota dengan kinerja pendidikan terbaik karena kami berharap dapat memperoleh wawasan dan temuan yang dapat dipelajari oleh daerah lain yang kinerja pendidikannya masih kurang baik.

Setelah melakukan berbagai upaya untuk menghubungi ke-26 kabupaten dan kota tersebut, kami hanya berhasil mendokumentasikan kebijakan pendidikan yang berlaku di 13 daerah.

Langkah Selanjutnya

Pemetaan yang kami lakukan terhadap berbagai kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten dan kota hanyalah langkah awal. Pemberlakuan suatu kebijakan hanya dapat berhasil bila rancangan kebijakan tersebut disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dan diimplementasikan secara tepat.

Dengan kata lain, kami baru mulai menelusuri bagian permukaan dari kebijakan pendidikan dan bagaimana pelaksanaannya dapat meningkatkan pembelajaran siswa.

Sejak 2001, Indonesia telah menyediakan pelayanan pendidikan kepada lebih dari 500 kabupaten/kota. Efektivitas pelayanan ini tergantung pada sejumlah faktor, seperti sejarah, budaya. Dan kemampuan kelembagaan di tiap daerah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penelitian yang kami lakukan mendukung keyakinan kami bahwa sudah waktunya untuk mengevaluasi. Berbagai kebijakan pendidikan yang telah diterbitkan sejak 20 tahun lalu. Saat pemerintah pusat melimpahkan kewenangan atas pengelolaan pendidikan kepada pemerintah daerah.

Kami berharap presiden dan wakil presiden terpilih nantinya akan berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah dengan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang berlaku di daerah.

Lembaga Pendidikan ASEAN Mengajak Mahasiswa Mengalami Wawasan

Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan Perayaan ulang tahun ke-50 ASEAN pada Agustus tahun lalu mulai meredup, dan sekarang justru perhatian tertuju pada pelbagai tugas demi mencapai visi ambisius untuk menciptakan masyarakat ekonomi, sosial budaya, dan politik yang terintegrasi. Pendidikan adalah satu bidang yang dianggap berperan penting dalam proses pembentukan masyarakat ASEAN ini.

Rencananya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membentuk identitas regional, http://202.95.10.13/ sambil menyumbang pada pertumbuhan ekonomi. Dari sekian banyak rencana aksi yang disusun pada ASEAN Summit ke-14 di Cha-Am Hua-in pada 2009, regionalisasi pendidikan tinggi mendapat tempat penting dalam agendanya.

Inisiatif berpusat pada memupuk kerja sama antara lembaga pendidikan dengan meningkatkan daya banding mereka melalui jaminan kualitas dan kerangka kualifikasi. ASEAN juga berencana mendorong proyek-proyek riset bersama dan mendorong mobilitas mahasiswa dan staf melalui sistem transfer kredit bersama dan mekanisme lain yang sejenis.

Pembentukan “Ruang Bersama ASEAN untuk Pendidikan Tinggi” melibatkan 6.500 lembaga pendidikan dan sekitar 12 juta mahasiswa. Tantangannya memang banyak dan rumit, sebagaimana diungkapkan dalam diskusi November lalu pada acara tentang topik ini yang diadakah oleh SEA Junction dan kantor Asia TenggaraHeinrich Boell Foundation di Bangkok, Thailand.

Lingkungan Yang Kompleks

Sebagai awalan, mahasiswa di kawasan ini masih cenderung mengikuti pola lama yaitu belum menimbang universitas di Asia Tenggara ketika memilih universitas untuk kuliah di luar negeri. Walau ada perubahan tempat tujuan. Dulu, universitas universitas pilihan kebanyakan di Amerika Serikat, Eropa. Dan Australia dan sebagian di Jepang. Sekarang Cina dan India juga dipertimbangkan. Memang universitas-universitas di luar Asia Tenggara cukup bersemangat memelihara preferensi ini sehingga rekrutmen mahasiswa mereka cukup luas dan semakin meluas.

Misalnya, data dari International Education Expo pada November 2017 di Bangkok menunjukkan para pengunjung (kebanyakan orang Thailand) masih memfavoritkan Inggris, AS, dan Australia sebagai tujuan kuliah luar negeri mereka. Dari 20 tujuan terfavorit, hanya ada dua negara ASEAN Singapura di posisi ke-9 dan Malaysia ke-20. Dalam hal lembaga pendidikan yang hadir di pameran, sekali lagi universitas dari Inggris dan AS yang paling banyak, diikuti oleh Cina, sebagai negara yang berambisi menjadi pusat pendidikan. Tidak ada lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang berpameran di pameran ini.

Persaingan antara lembaga pendidikan lebih jauh diperketat dengan semakin banyaknya universitas internasional dari luar kawasan yang masuk ke Asia Tenggara. Dalam tren baru ini, tak mau ketinggalan pasar yang menarik dan berkembang, kampus-kampus hadir di Asia Tenggara dalam bentuk glokal (global sekaligus lokal). Mereka membuka kampus luar negeri dan kerjasama program akademis seperti Yale-NUS College di Singapura untuk menyebut satu contoh saja.

Contoh Lain Lingkungan Lembaga Pendidikan

Contoh lain adalah program double degree dan program jalur ke universitas luar negeri (pathway). Mahasiswa akan belajar di negara mereka sendiri untuk satu atau dua tahun, lalu menyelesaikan gelar mereka di Australia, Inggris, dan seterusnya. Saat ini, pilihan semacam ini terutama tersedia di Malaysia dan Singapura, yang memang sudah ada di posisi kuat sebagai pusat pendidikan di ASEAN. Tapi program semacam ini juga semakin banyak ditemui di negara lain, termasuk di Indonesia.

Glokalisasi pendidikan juga menyentuh dunia pendidikan maya. Ketersediaan dan akses ke platform digital mengubah bentuk pendidikan di kawasan ini secara mendalam. Platform digital menyediakan akses, yang tak terbayangkan sebelumnya. Bagi anak-anak muda untuk mendapat pendidikan dan universitas dunia tanpa perlu meninggalkan negara mereka.

Generasi muda saat ini sadar dan senang dengan kemungkinan belajar yang lebih jauh dari sekadar di kelas biasa. Hal ini terlihat nyata dari penggunaan platform pembelajaran online seperti Massive Open Online Course (MOOC), Khan Academy, edX, Coursera dan banyak lagi. Lebih jauh, jiwa kreatif dan wirausaha mereka menginginkan ekosistem pendidikan dan kerja yang bisa memberi mereka otonomi sekaligus mendukung penjelajahan mereka atas kesempatan bisnis atau karier di masa depan.

Mata kuliah dan pendekatan tradisional mungkin tak lagi cukup. Lembaga pendidikan di kawasan ini mendapati bahwa. Mereka harus cepat beradaptasi untuk merespons tuntutan mahasiswa yang berubah cepat jika mereka ingin para mahasiswa kuliah dan tetap bersekolah di sana. Pergeseran dalam ketertarikan mahasiswa pada mata kuliah termasuk perubahan dari Pemasaran ke Pemasaran Digital, dari Pembangunan Sosial ke Kewirausahaan Sosial, dan dari Ilmu Komputer ke Pengembangan Aplikasi.

Kasus Thailand

Dengan latar belakang perubahan serba cepat inilah negara-negara Asia Tenggara. Mesti menampilkan diri sebagai opsi pendidikan yang layak dipertimbangkan generasi baru mahasiswa. Mahasiswa baru ini fokus pada mewujudkan aspirasi mereka dan sibuk mencari pekerjaan di dunia yang sangat kompetitif. Dalam memilih, mahasiswa tak hanya menghargai ijazahnya tetapi juga, bahkan mungkin lebih menghargai, pengalaman bersekolah di luar negeri.

Contohnya, pemerintah Thailand telah mempromosikan negaranya sebagai pilihan pendidikan tinggi di kawasan Asia Tenggara. Terutama bagi negara tetangganya yang memiliki kesempatan pendidikan kurang dari mereka.

Dalam satu dekade terakhir, ada pertambahan jumlah program sarjana, master. Dan doktor internasional dalam bahasa Inggris yang melayani baik mahasiswa internasional maupun Thailand yang ingin mengakses pendidikan internasional secara lokal.

Statistik terakhir dari Komisi Pendidikan Tinggi di Thailand pada 2013 menunjukkan. Thailand cukup sukses menarik semakin banyak mahasiswa dari negara-negara tetangga. Hal ini, ironisnya, terjadi di tengah laporan bahwa kualitas pendidikan Thailand sedang menurun dan kapasitas pengajaran bahasa Inggris yang terbatas.

Motivasi para mahasiswa ini beragam seperti diceritakan oleh ketua Aliansi Cendekiawan Indonesia-Thailand. Sebuah asosiasi mahasiswa Indonesia di Thailand. Dan diperlihatkan oleh satu survei informal oleh penulis utama yang mewawancarai mahasiswa ASEAN dan orang tuanya.

Menciptakan Pengalaman Regional Yang Sungguh-Sungguh

Untuk melayani aspirasi personal para mahasiswa dan kepentingan ASEAN, maka perlu memperkuat tautan-tautan. Pada berbagai tingkatan sistem pendidikan. Sehingga kurikulum pendidikan dari negara-negara anggota bisa saling melengkapi dalam membekali sumber daya manusia di kawasan dengan lebih baik.

Mengurangi kesenjangan pendidikan di dalam kawasan juga penting untuk mencegah regionalisasi pendidikan ini menjadi ajang terjadinya. Brain drain (kepergian banyak mahasiswa berkualitas ke luar negara). Risikonya, sebagai contoh, Singapura menarik siswa-siswa terbaik. Dari Vietnam, Myanmar, dan negara lain, dengan beasiswa lalu merekrut mereka di perusahaan di sana.

Dalam panel yang diadakan SEA Junction dan Heinrich Boell Foundation. Para peserta menyampaikan keprihatinan bahwa belajar di negara tetangga. Akan menjadi pengganti sehingga negara-negara dengan sumber daya yang lebih terbatas justru tidak terpacu untuk memperbaiki sistem pendidikannya. Ini bisa mengorbankan mayoritas siswa yang tidak sanggup untuk pergi ke luar negeri.